BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kebijakan pemerintah pusat yang mencabut status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan mendapat sorotan dari legislatif daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan bahwa langkah tersebut harus dikaji secara serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Menurut Hamid, pencabutan kepesertaan PBI bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan warga kurang mampu.
Ia menilai, kebijakan tersebut perlu ditelaah lebih dalam agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar bergantung pada jaminan kesehatan gratis.
“Terkait persoalan dicabutnya PBI ini merupakan kebijakan yang harus kita dalami secara serius. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama di Kota Balikpapan,” ujarnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Ia mengakui situasi ini memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah daerah sedang aktif menyosialisasikan program BPJS gratis untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan warga.
Namun di sisi lain, muncul kebijakan pencabutan PBI oleh pemerintah pusat yang justru berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat.
“Kita harus mendalami kenapa sampai hari ini pemerintah mencabut itu, dan apa motif di balik pencabutan tersebut,” tegasnya.
Hamid juga menyoroti persoalan klasik terkait validitas data penerima bantuan.
Ia menyebut masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data administrasi. Beberapa penerima bantuan dinilai sebenarnya sudah tergolong mampu secara ekonomi.
“Memang kondisi di lapangan, data yang ada tidak selalu sesuai. Bahkan ada yang menerima bantuan, tetapi memiliki kendaraan dan kondisi ekonomi keluarganya tergolong mampu,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem pendataan agar bantuan tepat sasaran.
Peran perangkat wilayah, khususnya ketua rukun tetangga (RT), dinilai krusial dalam memastikan warga yang didaftarkan benar-benar memenuhi kriteria.
“Kami mengingatkan ketua RT agar betul-betul menilai dan memilih warga yang memang layak dibantu, sehingga bantuan tepat sasaran,” tutup Hamid.
DPRD berharap ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, disertai perbaikan basis data penerima manfaat.
Dengan demikian, perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
