BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menghadiri pertemuan South-South Exchange (SSE) yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin, 30 September 2024.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, termasuk Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, dan Gabon, serta delegasi Indonesia sebagai tuan rumah.
Dalam kesempatan tersebut, Akmal Malik menjelaskan bahwa Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar, di mana 65 persen atau sekitar 8,1 juta hektar merupakan kawasan hutan dan area konservasi.
“Jumlah penduduk kita mencapai 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni, dan budaya yang kaya,” ungkapnya.
Akmal juga mengakui bahwa perekonomian Kaltim masih didominasi oleh sektor tidak terbarukan, yang menyumbang 68 persen. Namun, Kaltim terus berupaya mendorong transformasi menuju ekonomi hijau.
“Kaltim berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau yang terintegrasi dalam RPJMD Kaltim dari tahun 2008 hingga saat ini,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan berbagai langkah signifikan dalam pembangunan hijau dan REDD+, termasuk menyelesaikan sejumlah dokumen strategis.
Dokumen tersebut meliputi rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, Perda Kaltim tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Dokumen Program Pengurangan Emisi Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
“Dokumen-dokumen ini memberikan arahan strategis dan menjadi acuan utama dalam RPJMD serta rencana proyek mitra pembangunan,” tambah Akmal.
Menurutnya, keberhasilan Kaltim dalam mengimplementasikan FCPF Carbon Fund berkontribusi pada pencapaian kontribusi nasional (NDC) dan menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkelanjutan dengan Program REDD+ di Kaltim.
“Dengan diadakannya SSE ini, kami yakin bahwa tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan pencapaian target NDC di masing-masing negara,” tutupnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Unit Lingkungan UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka.
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kaltim, Ujang Rachmad, Kepala Biro Perekonomian, Iwan Darmawan, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, turut hadir. (*/jan)
