SEPUTARKATA.COM, BALIKPAPAN – Penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Pandansari, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, masih menghadapi persoalan serius. Jumlah pedagang yang diperkirakan mencapai 1.000 hingga mendekati 2.000 orang tidak sebanding dengan kapasitas lapak yang tersedia di dalam pasar.
Akibatnya, sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar hingga menggunakan fasilitas umum (fasum). Kondisi tersebut dinilai mengganggu ketertiban kawasan dan membuat lingkungan pasar semakin sulit ditata.
Camat Balikpapan Barat, Erwin Dahri, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring terhadap kegiatan pembersihan kawasan Pasar Pandansari. Dalam kegiatan tersebut, penataan PKL menjadi salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian.
Menurutnya, aktivitas perdagangan idealnya berlangsung di dalam area pasar sehingga tidak mengganggu fasilitas umum maupun mobilitas masyarakat.
“Seharusnya PKL itu berjualan di dalam pasar, tidak di luar, karena mengganggu fasilitas umum,” jelasnya.
Erwin mengungkapkan, pemerintah sebelumnya pernah mencoba menerapkan pengaturan jam berjualan bagi PKL. Namun, skema tersebut tidak mendapat persetujuan dari para pedagang. Akibatnya, aktivitas jual beli di kawasan depan pasar kembali sulit dikendalikan.
Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pedagang. Sebab, kondisi fasilitas di dalam Pasar Pandansari juga belum sepenuhnya mendukung pemindahan PKL.
Salah satunya lantai dua pasar yang belum dapat dimanfaatkan akibat kondisi bangunan pascakebakaran. Selain itu, kapasitas area yang tersedia diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 200 pedagang.
“Kalau mereka bersedia masuk, tetapi tempatnya juga harus dibenahi dulu di dalam. Kapasitasnya tidak mencukupi,” bebernya.
Karena itu, Erwin menilai penataan Pasar Pandansari membutuhkan pembenahan menyeluruh dan tidak cukup hanya dengan mengarahkan pedagang meninggalkan area luar pasar.
Revitalisasi fasilitas, penambahan kapasitas tempat berjualan, hingga pengaturan kembali zonasi pedagang dinilai perlu menjadi bagian dari solusi. Terlebih, kawasan tersebut telah memiliki pembagian lokasi dan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangan.
Ia berharap Dinas Perdagangan dapat mengambil langkah konkret untuk menyiapkan solusi pembenahan fasilitas pasar. Dengan begitu, pedagang memiliki tempat berjualan yang layak sekaligus tidak lagi memanfaatkan fasilitas umum untuk aktivitas perdagangan.
Erwin menegaskan, pemerintah kecamatan dalam persoalan ini lebih berperan memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Sementara kewenangan penindakan berada pada Satpol PP, sedangkan pengelolaan dan pembenahan pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
“Mungkin itu ranahnya Dinas Perdagangan dapat menyiapkan solusi pembenahan pasar agar penataan PKL di Pandansari bisa berjalan lebih efektif dan pedagang memiliki tempat berjualan yang layak,” pungkasnya.(*/ko)












