PARIS, Seputarkata.com – Ketidakpuasan terhadap biaya hidup dan memburuknya layanan publik memicu gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan di berbagai kota di Prancis.
Aksi yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) itu berlanjut hingga Minggu (18/10/2026), meninggalkan kerusakan bangunan, penjarahan toko, ratusan petugas terluka, dan ribuan orang ditangkap.
Gejolak tersebut memperlihatkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Demonstrasi yang semula menyoroti persoalan pendidikan berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, melibatkan pelajar, serikat pekerja, hingga pendukung gerakan Yellow Vest.
Reuters melaporkan, gelombang protes telah berlangsung sejak September 2026. Para pelajar menjadi kelompok yang lebih dahulu menyuarakan keberatan atas kekurangan tenaga pengajar, kepadatan ruang kelas, serta kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai.
Seiring berjalannya waktu, tuntutan meluas ke persoalan kenaikan biaya hidup dan penurunan mutu pelayanan publik. Pendukung Yellow Vest, gerakan yang sebelumnya dikenal melalui penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar, turut memperbesar tekanan terhadap pemerintah.
Pada Sabtu, demonstrasi berskala besar berlangsung di sejumlah wilayah. Ketegangan meningkat ketika sebagian peserta aksi terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Dampak kerusuhan tidak hanya dirasakan di ibu kota Paris. Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Limoges, Nice, dan Strasbourg juga dilaporkan mengalami gangguan keamanan.
Di Paris, Place de la République menjadi salah satu pusat konsentrasi massa. Sementara itu, di Marseille, sejumlah demonstran dilaporkan memasuki balai kota dan merusak fasilitas di dalam gedung.
Kerusakan juga terjadi di Lyon, termasuk pada sejumlah bangunan dan toko. Di Bordeaux, kelompok bertopeng dilaporkan menyerbu kompleks kediaman pejabat setempat.
Salah satu insiden yang menonjol terjadi di Limoges. Balai kota bersejarah yang dibangun pada 1883 dilaporkan terbakar di tengah kerusuhan.
Situasi belum sepenuhnya terkendali pada Minggu. Di Place de la République, Paris, ratusan orang kembali berkumpul dan bentrokan kembali pecah. Aparat menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara sejumlah sepeda dilaporkan dibakar.
Di Marseille, polisi juga menghadapi insiden lain, termasuk upaya sejumlah kelompok menerobos masuk ke toko. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa gangguan keamanan masih berlanjut setelah demonstrasi besar sehari sebelumnya.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez melaporkan lebih dari 2.000 orang ditangkap selama rangkaian kerusuhan. Lebih dari 600 personel, yang terdiri atas polisi, anggota gendarmerie, dan petugas pemadam kebakaran, dilaporkan mengalami luka-luka.
Seorang demonstran juga meninggal dunia setelah mengalami henti jantung ketika aksi berlangsung di Paris.
Kerusuhan turut memukul kegiatan usaha. Jaringan ritel Carrefour melaporkan sekitar 50 gerainya mengalami kerusakan, dengan 20 di antaranya dijarah. Perusahaan memperkirakan kerugian akibat insiden tersebut mencapai puluhan juta euro.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam tindakan perusakan dan penjarahan. Ia menegaskan bahwa pelaku kekerasan maupun mereka yang menyerang fasilitas pemerintahan dan tempat usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum.
Dalam pernyataan di media sosial X, Macron menegaskan bahwa para pelaku penjarahan dan penyerangan terhadap kantor pemerintahan maupun bisnis akan dituntut dan dihukum.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah yang berupaya memulihkan ketertiban di tengah meningkatnya ketegangan sosial.
Di balik kerusuhan, tekanan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang memperbesar ketidakpuasan masyarakat. Survei L’ObSoCo bersama Sciences Po yang dirilis pada 8 Oktober menunjukkan, sebanyak 45 persen responden menyebut inflasi dan daya beli sebagai persoalan utama yang mereka hadapi.
Kekhawatiran tersebut muncul bersamaan dengan keluhan mengenai layanan publik, kondisi pendidikan, dan ketimpangan sosial. Bagi sebagian warga, meningkatnya pengeluaran sehari-hari tidak diimbangi dengan perbaikan layanan yang mereka terima.
Laporan Deutsche Welle menyebutkan, tingginya utang dan defisit negara turut membatasi kemampuan pemerintah untuk memperluas belanja publik.
Kondisi itu menambah rumit upaya pemerintah menjawab tuntutan masyarakat, terutama ketika kebutuhan terhadap layanan dasar tetap tinggi.
Tekanan sosial tersebut juga muncul menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027. Dengan agenda politik nasional semakin dekat, kerusuhan berpotensi memperbesar perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi dan kemampuan pemerintah mengatasi persoalan kesejahteraan.
Sejumlah tokoh politik mengambil sikap berbeda terhadap gelombang protes. Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen mengecam kekerasan yang terjadi.
Adapun tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon mendukung tuntutan demonstran, tetapi mengingatkan agar aksi tidak berujung pada penjarahan.
Pemerintah, di sisi lain, menuding kelompok radikal sayap kiri dan pelaku kriminal memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan perusakan.
Rangkaian kerusuhan itu menempatkan pemerintah Prancis pada dua tantangan sekaligus: memulihkan keamanan dan merespons keresahan sosial yang menjadi latar belakang meluasnya aksi.
Penindakan terhadap pelaku kekerasan menjadi salah satu langkah yang ditempuh, tetapi tekanan terhadap daya beli dan kualitas layanan publik tetap menjadi persoalan yang menuntut penyelesaian. (*/jan)
