BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Berkurangnya aliran dana dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD, Budiono, menilai kondisi ini harus segera direspons dengan langkah konkret, terutama melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar roda pembangunan tetap berjalan stabil.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan kerja DPRD Kota Tarakan, yang dihadiri perwakilan Komisi I dan Komisi II, dalam agenda studi banding terkait regulasi dan pengelolaan potensi daerah, Senin, 27 April 2026.
Menurutnya, pertemuan antar daerah menjadi ruang penting untuk saling bertukar pengalaman dan mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi.
“Biasanya kunjungan seperti ini membahas regulasi yang bisa diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing,” ujar Budiono.
Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti perkembangan Kota Tarakan yang dinilai berhasil mengakselerasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berbasis komoditas kelautan.
Budiono melihat, kekuatan sektor ini mampu menjadi penopang ekonomi daerah secara signifikan.
“Tarakan punya basis hasil laut yang kuat, dan mereka mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah melalui UMKM yang berkembang,” jelasnya.
Di sisi lain, Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan.
Namun, tantangan justru datang dari kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, termasuk kabar tidak cairnya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi.
“Situasi ini tidak hanya dialami Balikpapan. Banyak daerah menghadapi hal serupa, termasuk pengurangan alokasi dari pusat,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Optimalisasi sektor pajak, retribusi, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat. PAD harus diperkuat dengan pengelolaan yang efektif dan strategi yang tepat,” tegas Budiono.
Ia berharap, langkah ini mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
