BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Menjelang masa puncak perjalanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan memperkuat koordinasi keamanan dan pelayanan melalui pelaksanaan Airport Security Committee (ASC) ke-6 dan Facilitation Committee (FAL) ke-2, Rabu 10 Desember 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Cabang Bandara SAMS Sepinggan itu mempertemukan seluruh unsur pengamanan, pelayanan, dan operator bandara.
Forum ini digelar sebagai bentuk implementasi KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional serta PM 10 Tahun 2024 terkait fasilitasi layanan bandara.
General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Novi Hantoro, membuka rapat bersama perwakilan CEO Regional VI PT Angkasa Pura Indonesia, Lanud Dhomber, serta Otoritas Bandara Wilayah VII.
Sejumlah unsur strategis hadir, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, CIQ, BMKG, hingga pemangku kepentingan layanan di bandara.
Dalam arahannya, Iwan menegaskan perlunya kesiapan menyeluruh menghadapi peningkatan operasional pada periode Nataru.
“Koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama untuk memastikan penerbangan yang aman, selamat, dan nyaman. Seluruh pihak harus memperkuat kerja sama, komunikasi, dan kewaspadaan selama periode Nataru,” ujarnya.
Iwan menjelaskan beberapa isu yang menjadi perhatian utama, antara lain ketersediaan personel di area strategis, kesiapan terminal, apron, dan fasilitas sisi udara.
Kemudian keandalan peralatan navigasi penerbangan, pengaturan slot time dan manajemen pergerakan pesawat, prosedur mitigasi cuaca ekstrem, kelancaran antrean penumpang dan penanganan bagasi, serta penguatan layanan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Posko Terpadu Nataru Siap Beroperasi 21 Hari
Sebagai bagian dari persiapan, Bandara SAMS Sepinggan juga membentuk Posko Terpadu Angkutan Udara Nataru 2025/2026, yang akan berlangsung selama 21 hari, mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Forum koordinasi ini, lanjut Iwan, diharapkan menjadi sarana konsolidasi seluruh instansi dalam menyelaraskan prosedur serta menyelesaikan potensi hambatan operasional secara cepat.
“Kita ingin memastikan evaluasi berjalan menyeluruh, mulai dari aspek keamanan, keselamatan, pelayanan, hingga efisiensi operasional. Setiap rekomendasi harus dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak,” tutupnya. (*/jan)
