BALIKPAPAN, Seputarkata.com — Kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan diprediksi tidak akan sekuat tahun-tahun sebelumnya. Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengungkapkan bahwa tahun anggaran 2026 akan menjadi masa yang penuh kehati-hatian dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah.
Menurutnya, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan cukup besar, sehingga berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
“Dari perhitungan awal, penurunannya sekitar Rp1,55 triliun. Ini bukan angka kecil, dan tentu akan memengaruhi banyak aspek,” jelas Andi yang akrab disapa A3, Kamis 23 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, proyeksi awal APBD 2026 yang semula diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun kini harus disesuaikan. Dengan adanya rasionalisasi dan koreksi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai tersebut kemungkinan akan turun menjadi sekitar Rp3 triliun.
“Kita harus realistis. PAD yang tahun lalu ditargetkan Rp1,5 triliun, kini tidak bisa sebesar itu lagi karena kondisi ekonomi juga sedang melambat,” ujarnya.
Meskipun menghadapi tekanan fiskal, A3 menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tetap menyiapkan strategi adaptif agar program pembangunan tetap berjalan. Namun ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
“Menguatkan kembali fiskal butuh proses. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan riil daerah supaya pembangunan tetap berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan daerah memiliki tahapan dan mekanisme yang ketat. Harapan agar program cepat terealisasi tentu wajar, namun semua kebijakan harus melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan yang terukur.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan. Ada prioritas yang harus ditetapkan dan keterbatasan anggaran yang perlu diperhitungkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, A3 menilai bahwa transparansi dan komunikasi publik menjadi hal penting di tengah situasi fiskal yang menantang. Ia berharap masyarakat dapat menerima informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah agar tidak muncul kesalahpahaman.
“Yang paling penting adalah keterbukaan. Masyarakat perlu tahu bahwa setiap keputusan pembangunan diambil berdasarkan kemampuan anggaran dan analisis kebutuhan, bukan semata-mata janji politik,” tutupnya.
Dengan tantangan fiskal yang kian berat, DPRD Balikpapan berharap seluruh pihak dapat bergandengan tangan agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
