BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Kondisi sarana operasional di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menjadi sorotan anggota legislatif.
Keterbatasan peralatan, khususnya kendaraan crane untuk penanganan pohon, dinilai dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2026.
Dampaknya, beberapa kebutuhan pengadaan peralatan operasional belum dapat direalisasikan tahun ini.
“Efisiensi anggaran memang berdampak pada beberapa rencana pengadaan sarana. Termasuk mobil crane yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penanganan pohon di kota,” ujar Yusri, Jumat 27 Februari 2026.
Menurutnya, kendaraan crane memiliki peran penting dalam kegiatan pemangkasan hingga penanganan pohon berisiko tumbang, terutama di kawasan padat aktivitas masyarakat.
Tanpa dukungan alat yang memadai, proses penanganan di lapangan berpotensi memakan waktu lebih lama.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Balikpapan merupakan kota dengan banyak ruang terbuka hijau serta pepohonan besar yang memerlukan perawatan berkala.
Dalam situasi tertentu, pohon yang rapuh dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan maupun warga di sekitar.
“Mobil crane sangat membantu ketika ada pohon yang perlu ditangani dengan cepat. Kalau alatnya terbatas, tentu penanganannya tidak bisa seoptimal yang diharapkan,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan fasilitas, Komisi III tetap meminta DLH untuk memaksimalkan penggunaan armada yang tersedia.
Langkah ini dinilai penting agar pelayanan pemeliharaan lingkungan tetap berjalan, terutama dalam upaya mengantisipasi pohon rawan tumbang saat cuaca ekstrem.
Selain itu, DPRD juga mendorong perencanaan penguatan sarana operasional pada tahun anggaran berikutnya.
Pengadaan armada tambahan, termasuk kendaraan crane, diharapkan dapat masuk dalam prioritas program tahun 2027.
“Kami berharap tahun depan ada perhatian lebih untuk penguatan armada DLH. Dengan dukungan alat yang memadai, respons terhadap potensi bahaya di ruang publik bisa lebih cepat dan efektif,” tambah Yusri.
DPRD menilai, peningkatan fasilitas operasional tidak hanya mendukung kinerja petugas di lapangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan lingkungan kota tetap tertata dan aman. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
