BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Proyek pembangunan bendungan pengendali (bendali) di kawasan Pasar Segar yang sebelumnya masuk daftar prioritas pengendalian banjir di Kota Balikpapan, kini terpaksa tertunda.
Ketidakpastian anggaran akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat menjadi penyebab belum bisa dijalankannya proyek tersebut.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran fisik daerah mengalami pemotongan hingga 60 persen.
Pengurangan tersebut berdampak signifikan terhadap sejumlah program pembangunan yang telah dirancang, termasuk proyek bendali Pasar Segar.
“Pemangkasan anggaran fisik dari pusat mencapai kurang lebih Rp400 miliar. Dengan kondisi ini, sejumlah program prioritas daerah belum bisa kita pastikan kelanjutannya,” ujarnya, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, berkurangnya anggaran dipicu oleh penyesuaian transfer ke daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan skema Transfer ke Daerah (TKD).
Sebagian anggaran pusat disebut dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Alwi, pemerintah daerah tidak memiliki ruang gerak yang luas dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, daerah wajib menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah ditetapkan di tingkat pusat.
“Jika itu sudah menjadi kebijakan nasional, tentu daerah harus mengikuti. Kita perlu melakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dampaknya, proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar harus ditunda sementara waktu.
Bendali Pasar Segar, yang dirancang sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di kawasan padat aktivitas tersebut, termasuk yang terdampak langsung.
Alwi juga mengakui belum ada kepastian apakah pemangkasan anggaran hanya terjadi pada tahun ini atau akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Pembahasan untuk 2027 pun belum dilakukan secara detail.
Meski demikian, DPRD tetap berharap ada kejelasan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Kepastian anggaran dinilai sangat penting agar program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, khususnya penanganan banjir, dapat kembali direalisasikan sesuai rencana. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
