BALIKPAPAN, Seputarkata.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan daerah.
Kedua bidang tersebut dinilai sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat yang tidak boleh tergerus oleh penyesuaian fiskal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup warga.
Karena itu, penyusunan maupun pelaksanaan anggaran daerah harus tetap berpihak pada dua sektor tersebut.
“Pendidikan dan kesehatan ini bukan pelengkap, melainkan kebutuhan utama masyarakat. Jadi tidak boleh dipandang sebelah mata,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026.
Menurut Hamid, berbagai kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang menyangkut pelayanan publik, wajib menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
Ia mengingatkan agar kondisi keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas maupun akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai, investasi pada pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia Balikpapan di masa depan.
Begitu pula dengan sektor kesehatan, yang berperan penting dalam menjamin produktivitas dan kesejahteraan warga.
“Kebijakan yang menyentuh dua sektor ini harus tetap diprioritaskan. Jangan sampai karena ada penyesuaian anggaran, justru pelayanan dasar yang terdampak,” tegasnya.
Hamid juga menyampaikan dukungannya terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat.
Karena itu, pengawasan terhadap kebijakan fiskal akan terus diperketat, terutama di tengah dinamika kebijakan nasional.
“Kami akan terus mengawal agar APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, DPRD berharap pembangunan sumber daya manusia di Balikpapan tetap berjalan optimal, meskipun dihadapkan pada tantangan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. (*/ADV/DPRD Balikpapan/jan)
